Anggaran Rumah Tangga

 ANGGARAN RUMAH TANGGA TRUPALA

2006-2008

 

BAB I

KEANGGOTAAN

 

Pasal 1

Anggota

 

1. Anggota Muda

1. Siswa SMA 6 Jakarta

2. Lulus Pendidikan Dasar TRUPALA

3. Mengikuti Wisuda TRUPALA

2. Anggota Utama

Anggota Muda yang sudah lulus SMA.

3. Anggota Kehormatan

Anggota masyarakat yang telah memberikan jasa dan perhatian yang besar terhadap TRUPALA dan disahkan melalui Rapat Anggota.

 

Pasal 2

Penerimaan Anggota

 

1) Penerimaan anggota dilakukan 1 (satu ) kali dalam setahun.

2) Peserta Pendidikan Dasar TRUPALA adalah siswa/i SMA 6 Jakarta.

3) Proses penerimaan anggota dilakukan melalui Pendidikan Dasar TRUPALA dan dilanjutkan dengan Wisuda TRUPALA.

4) Peserta Wisuda TRUPALA adalah peserta Pendidikan Dasar Trupala yang dinyatakan lulus.

5) Tata cara pelaksanaan dan kepanitiaan acara sebagaimana dimaksud dalam ayat (3) ditetapkan dan disahkan oleh DPH dalam bentuk Surat Keputusan.

 

 

Pasal 3

Kewajiban Anggota

 

1. Setiap anggota wajib menolong sesama dalam kegiatan kemanusiaan.

2. Setiap anggota wajib melaksanakan dan bertingkah laku sesuai dengan Hakekat TRUPALA, Janji TRUPALA, dan Kode Etik Pecinta Alam seluruh Indonesia.

3. Setiap anggota wajib mentaati AD/ART, Keputusan Rapat Anggota, dan segala peraturan DPH yang telah ditetapkan.

4. Setiap anggota yang telah menerima undangan wajib menghadiri rapat.

5. Setiap anggota wajib membayar iuran anggota yang telah ditetapkan oleh DPH.

 

 

Pasal 4

Hak Anggota

1. Anggota Muda memiliki hak memilih dan hak mengajukan usul/saran.

2. Anggota Utama memiliki hak memilih, hak dipilih, dan hak mengajukan usul/saran.

3. Anggota Kehormatan hanya memiliki hak untuk memberikan nasehat maupun usul/saran.

4. Dalam mekanisme pengambilan keputusan melalui suara terbanyak, Anggota Muda dan Anggota Utama memiliki 1 (satu) hak suara yang tidak dapat diwakilkan.

5. Setiap anggota berhak menerima berita dan informasi TRUPALA dan berhak mengikuti segala kegiatan yang diadakan oleh TRUPALA.

6. Setiap anggota berhak memakai seragam dan atribut TRUPALA yang sudah disahkan.

 

Pasal 5

Status Keanggotaan

 

1) Status keanggotaan berlaku seumur hidup.

2) Anggota berhenti dan dapat diberhentikan :

a. Karena meninggal dunia.

b. Karena kemauan sendiri ( pernyataan tertulis beserta materai ).

c. Berdasarkan suatu keputusan Rapat Anggota.

 

Pasal 6

Sanksi

 

1) Sanksi dapat dikenakan kepada anggota apabila:

a. Melanggar AD/ART, tidak mematuhi keputusan Rapat Anggota, dan/atau melanggar peraturan DPH.

b. Tidak memberikan laporan pertanggungjawaban atas tugas yang diberikan oleh DPH.

2) Jenis sanksi :

1. Teguran lisan

2. Peringatan tertulis

3. Denda

4. Pemberhentian sementara (skorsing)

5. Pemberhentian tetap

3) Setiap sanksi sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) ditetapkan oleh DPH, kecuali sanksi pemberhentian tetap dijatuhkan berdasarkan keputusan Rapat Anggota.

 

 

Pasal 7

Pembelaan

1) Anggota TRUPALA yang dikenakan sanksi dapat mengajukan pembelaan dalam Rapat DPH dan/atau Rapat Anggota yang diadakan khusus untuk itu.

2) Khusus bagi anggota TRUPALA yang terancam sanksi pemberhentian tetap, DPH wajib menunjuk Tim Advokasi.

 

BAB II

PENGURUS

Pasal 8

Dewan Pengurus Harian

 

1) DPH dipimpin oleh seorang Ketua yang dipilih melalui Musyawarah TRUPALA.

2) Ketua DPH wajib mengadakan Rapat Anggota selambat-lambatnya 1 (satu) bulan sejak terpilih guna mendapatkan usul/saran anggota untuk penyusunan struktur kepengurusan.

3) Penyusunan struktur dan keanggotaan DPH merupakan hak mutlak Ketua DPH.

4) Perwakilan memilih 1 (satu) orang Koordinator sebagai wakilnya di dalam struktur kepengurusan DPH.

 

Pasal 9

Tugas dan Wewenang

 

1. Membuat dan menjalankan program kerja dalam rangka melaksanakan Garis Besar Program TRUPALA.

2. Mengadakan pembinaan kemampuan bagi anggota dalam berkegiatan dan berorganisasi yang diselenggarakan melalui metode pendidikan dan latihan.

3. Melaksanakan dan mengatur kegiatan administrasi TRUPALA.

4. Berwenang membentuk kepanitiaan dalam menjalankan kegiatan dan program kerja.

5. Membuat peraturan dan/atau keputusan sesuai dengan kebutuhan TRUPALA.

6. Mengembangkan kerjasama dan memelihara hubungan persahabatan dengan organisasi lain.

7. Memelihara dan mengatur penggunaan serta meningkatkan kekayaan TRUPALA.

8. Memberikan sanksi teguran, peringatan tertulis, dan pemberhentian sementara (skorsing).

9. Melaporkan pelaksanaan program kerja, peraturan, dan keputusan yang dikeluarkan dan dilaksanakan setiap 3 (tiga) bulan dalam Rapat Anggota.

10. Memfasilitasi anggota untuk melaksanakan kegiatan TRUPALA.

 

BAB III

KEPANITIAAN

Pasal 10

Struktur

 

1) Ketua panitia adalah Anggota Utama atau Anggota Muda yang ditunjuk oleh DPH.

2) Setiap anggota berhak duduk dalam kepanitiaan.

3) Ketua panitia wajib mempertanggungjawabkan seluruh pelaksanaan kegiatan kepada DPH secara tertulis selambat-lambatnya 1 (satu) bulan sejak berakhirnya kegiatan tersebut.

 

BAB IV

MEKANISME PERHIMPUNAN

BAGIAN PERTAMA

Musyawarah dan Rapat-Rapat

 

Pasal 11

Musyawarah

 

1) Dalam rangka persiapan Musyawarah TRUPALA, DPH membentuk dan mefasilitasi Badan Pekerja untuk mempersiapkan bahan-bahan Musyawarah TRUPALA.

2) Musyawarah TRUPALA diselenggarakan oleh DPH sekurang-kurangnya sekali dalam 2 (dua) tahun.

3) Pelaksanaan Musyawarah dianggap sah (quorum) apabila dihadiri oleh :

1. DPH

2. Sekurang-kurangnya setengah jumlah Anggota muda

3. Sekurang-kurangnya 6 (enam) angkatan Anggota Utama, masing-masing terdiri dari 3 (tiga) orang.

4) Dalam kondisi Musyawarah tidak mencapai quorum pada saat pembukaannya, Pimpinan Musyawarah TRUPALA menyatakan Musyawarah TRUPALA diskors selama 60 (enam puluh) menit, jika setelah itu quorum belum juga tercapai maka Musywarah TRUPALA tetap dapat dilaksanakan dan segala ketetapannya dianggap sah dan mengikat bagi seluruh anggota TRUPALA.

5) Ketetapan Musyawarah TRUPALA semaksimal mungkin diambil melalui musyawarah mufakat.

6) Jika ketentuan sebagaimana dimaksud dalam ayat (5) tidak tercapai maka Ketetapan Musyawarah TRUPALA ditentukan berdasarkan suara terbanyak (voting).

7) Musyawarah TRUPALA dapat membahas :

a. Laporan Pertanggungjawaban DPH

b. Perubahan AD/ART TRUPALA

c. Menetapkan Garis Besar Program TRUPALA

d. Memilih Ketua DPH

 

 

Pasal 12

Rapat Anggota

 

1) Rapat Anggota diadakan oleh DPH atau inisiatif anggota sekurang-kurangnya 1 (satu) kali dalam 3 (tiga) bulan.

2) Pelaksanaan Rapat Anggota dianggap sah (quorum) apabila dihadiri oleh :

1. DPH

2. Sekurang-kurangnya setengah jumlah Anggota muda

3. Sekurang-kurangnya 6 (enam) angkatan Anggota Utama,masing-masing terdiri dari 3 (tiga) orang

3) Dalam kondisi Rapat tidak mencapai quorum pada saat pembukaannya, Pimpinan Rapat Anggota menyatakan Rapat Anggota diskors selama 60 (enam puluh) menit, jika setelah itu quorum belum juga tercapai maka Rapat Anggota tetap dapat dilaksanakan dan segala ketetapannya dianggap sah dan mengikat bagi seluruh anggota TRUPALA.

4) Ketetapan Rapat Anggota semaksimal mungkin diambil melalui musyawarah mufakat.

5) Jika ketentuan sebagaimana dimaksud dalam ayat (4) tidak tercapai maka Ketetapan Rapat Anggota ditentukan berdasarkan suara terbanyak (voting).

6) Rapat Anggota dapat membahas :

a. Mengevaluasi pelaksanaan program kerja TRUPALA.

b. Membahas program kerja yang akan dilaksanakan.

c. Pemberhentian tetap dan pembelaan.

d. Pengangkatan anggota kehormatan.

e. Mempersiapkan Musyawarah TRUPALA.

 

 

Pasal 13

Rapat Pengurus

Rapat Pengurus hanya dihadiri oleh DPH dan diadakan berdasarkan kebijakan Ketua DPH.

 

Pasal 14

Rapat Khusus

 

Rapat Khusus diadakan oleh DPH dan dihadiri pihak yang diundang untuk membicarakan hal-hal khusus.

 

Pasal 15

Rapat Panitia

Rapat Panitia diadakan oleh panitia untuk membicarakan suatu kegiatan TRUPALA.

 

BAGIAN KEDUA

Masa Jabatan dan Pemilihan Ketua DPH

Pasal 16

Masa Jabatan

 

1) 1 (satu) periode masa jabatan adalah 2 (dua) tahun.

2) Ketua DPH hanya dapat memegang jabatan tersebut selama-lamanya 2 (dua) periode.

3) Jika ketua DPH meninggal dunia, mengundurkan diri, atau berhalangan tetap dalam masa jabatannya diganti oleh Pelaksana Harian yang ditentukan oleh DPH.

4) Pelaksana Harian bersama DPH berkewajiban menyelenggarakan Musyawarah TRUPALA untuk memilih Ketua DPH, selambat-lambatnya 2 (dua) bulan sejak penunjukkan Pelaksana Harian.

 

 

Pasal 17

Pemilihan Ketua DPH

 

1) Calon Ketua DPH wajib mendaftarkan diri scara tertulis kepada pimpinan Musyawarah TRUPALA selambat-lambatnya 5 (lima) menit sebelum Musyawarah TRUPALA memasuki agenda pemilihan Ketua DPH.

2) Setiap calon Ketua DPH berhak menyampaikan kampanye kepada peserta Musyawarah TRUPALA maksimal 5 (lima) menit.

3) Peserta Musyawarah TRUPALA dapat memilih para calon Ketua DPH untuk menjadi Ketua DPH dengan cara musyawarah mufakat atau suara terbanyak.

4) Ketua DPH terpilih disahkan oleh Pimpinan Musyawarah TRUPALA dengan Surat Keputusan.

 

BAGIAN KETIGA

Masa Jabatan dan Pemilihan Koordinator Perwakilan

 

Pasal 18

Masa Jabatan

 

1) 1 (satu) periode masa jabatan adalah 1 (satu) tahun.

2) Koordinator Perwakilan hanya dapat memegang jabatan tersebut selama-lamanya 1 (satu) periode.

 

 

Pasal 19

Pemilihan Koordinator Perwakilan

 

 

1) Koordinator Perwakilan dipilih oleh Anggota Utama yang berada dalam koordinasi perwakilan tersebut.

2) Khusus Perwakilan SMA 6 Jakarta, Koordinator Perwakilan dipilih oleh Anggota Muda yang berada dalam koordinasi Perwakilan SMA 6 Jakarta.

3) Jika Koordinator Perwakilan meninggal dunia, mengundurkan diri, atau berhalangan tetap dalam masa jabatannya maka DPH mengangkat Koordinator Perwakilan yang baru sesuai dengan aspirasi para anggota di perwakilan tersebut.

 

BAB V

KEKAYAAN TRUPALA

 

Pasal 20

Penanggung Jawab

 

1) Dalam menghimpun kekayaan TRUPALA, DPH bertanggung jawab menjalankan fungsi pengumpulan dan pengelolaan uang/barang yang diperoleh dari anggota maupun pihak-pihak lain di luar TRUPALA.

2) Pengelolaan kekayaan TRUPALA diselenggarakan secara transparan dan diberitahukan secara berkala dalam setiap Rapat Anggota.

3) Pertanggungjawaban atas pengumpulan dan pengelolaan kekayaan TRUPALA disampaikan bersamaan dengan Laporan Pertanggungjawaban DPH dalam Musyawarah TRUPALA.

 

 

Pasal 21

Dana Awal

 

1) DPH wajib menghimpun dana awal dari para anggota untuk menjalankan tugasnya sebagai penanggung jawab utama TRUPALA.

2) Dalam penghimpunan dana awal sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), strategi dan teknisnya dilakukan oleh DPH.

 

 

Pasal 22

Iuran Anggota

 

DPH menetapkan tata cara dan besar iuran anggota berdasarkan usul/saran Rapat Anggota.

 

Pasal 23

Sumber-sumber Lainnya

 

1) Perhimpunan dapat menerima donasi dari pihak-pihak di luar TRUPALA yang sifatnya tidak mengikat.

2) TRUPALA dapat menjalankan usaha-usaha lain yang legal untuk menghasilkan keuntungan.

3) Setiap usaha penghimpunan uang/barang yang dilakukan anggota dilakukan atas persetujuan DPH.

 

BAB VI

ATRIBUT

 

Pasal 24

Penggunaan

Atribut-atribut TRUPALA dikenakan dalam kegiatan TRUPALA.

 

Pasal 25

Makna Lambang

 

Lambang TRUPALA memiliki makna :

1. 5 kelopak bunga berwarna kuning melambangkan Pancasila.

2. 3 helai daun di kiri dan kanan yang berjumlah 6 melambangkan SMA N VI.

3. Warna hijau melambangkan kehidupan.

4. Warna merah dan putih di antara daun melambangkan bendera merah putih.

5. 3 tangkai daun melambangkan tiga jurusan di SMA N VI pada saat berdirinya TRUPALA.

6. Gambar air berwarna biru melambangkan laut dan keceriaan.

7. Lambang berbentuk segi lima dan pada bagian bawah tercantum tulisan TRUPALA.

 

 

Pasal 26

Bendera

 

1) Bendera TRUPALA berwarna orange dengan lambang TRUPALA di tengahnya.

2) Bendera TRUPALA mempunyai ukuran 1,5 m x 1 m.

 

 

Pasal 27

Seragam

 

TRUPALA mempunyai seragam :

a. Kemeja lengan panjang berwarna biru muda yang dilengkapi dengan badge TRUPALA pada pangkal lengan kiri, celana jeans warna biru, dan slayer/kacu yang diikatkan pada kerah kemeja.

b. Jaket orange TRUPALA dan celana jeans warna biru.

 

Dalam setiap penggunaan seragam TRUPALA, anggota wajib mengenakan sepatu.

 

Pasal 28

Atribut-atribut lainnya

 

1) Penggunaan atribut yang utama adalah badge TRUPALA.

2) Untuk kegiatan yang membawa nama bangsa dan negara, badge Bendera Merah Putih dan lambang Garuda Pancasila diletakkan di dada sebelah kanan seragam TRUPALA.

3) TRUPALA memberikan atribut penghargaan dalam bentuk :

a. Badge Wira adalah penghargaan yang diberikan kepada anggota TRUPALA atas jasa-jasanya yang luar biasa kepada TRUPALA dan diberikan oleh DPH atas persetujuan Rapat Anggota.

b. Badge Kerabat adalah kenang-kenangan yang diberikan untuk orang-orang di luar TRUPALA dalam rangka kerjasama.

4) Khusus untuk pemberian Badge Wira, DPH wajib menyelenggarakan upacara kehormatan.

 

Anggaran Rumah Tangga ini mulai berlaku sejak tanggal disahkan.

Disahkan pada Musyawarah IX Trupala

Pada hari Sabtu, 12 Agustus 2006

di Balai Sangkrini, Jakarta

pukul 18.08 WIB

 

Pimpinan Musyawarah IX Trupala

 

Ketua

Reza Fikri Febriansyah  (Tr. 067/99)

 

Wakil 1

Yerico Perdana (Tr. 002/01)

Wakil 2

Nugraha Nandiwardhana (Tr. 052/04)

Notulis

Siti Khaerunissa (Tr. 015/05)

Discussion

No comments yet.

Tuliskan komentar Anda disini , berikan identitas Anda (nama) dan No anggota Tr (bila Anggota)

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: